Ketahuilah “Etika Jurnalis Pengalaman Dari Kerja Lapangan”

108

Tangerang – Sekbernusantara.Com – Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang: Pers, juga harus berpegang kepada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang juga disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik.Minggu, (06/02/2022).

Pemahaman menurut Kang Yadi sebagai Jurnalis di selah-selah kesibukannya di Angkringan SS di Jln.Veteran Desa Rancagong kecamatan Legok kabupaten Tangerang menyampaikan ke salah satu awak media sekbernusanatara.com tujuannya kode etik adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.(Hamson Z, 2019) Kode Etik Jurnalistik bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Dalam Kutipan menurut Hamson Z, tahun Penerut 2009 dalam Kode Etik Jurnalis, Ham atas dasar itulah, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang terdiri atas;

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Kode etik ini lahir dalam empat atau lima periode, dimulai sejak jaman Belanda masih menjajah Indonesia, disusul dengan tiga kali pertemuan dan yang terakhir menggabungkan wakil media cetak dan media online.

Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan era reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya.

Dengan Undang-Undang ini, muncullah berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak.

Sudah banyak organisasi wartawan terus bermunculan yang membahas dan melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia, yang sudah disahkan Dewan.

Yang mengatur agar wartawan tunduk pada etik pemberitaan, dan yang paling banyak menimbulkan problem adalah pada poin penutup, yakni yang isinya; Wartawan Indonesia meralat kekeliruan pemberitaan dan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pada sumber persoalan terbesar dalam kehidupan para penulis berita adalah kesalahan memahami fakta berita, yang dalam istilah saya terbagi menjadi fakta empirik, fakta publik, fakta psikologis, dan fakta opini.

Jika seorang pewarta hanya berpegang pada satu atau dua fakta, maka berita akan menjadi kurang berbobot atau beresiko tidak akurat.

Penggunaan empat fakta dimaksud juga harus memiliki rangkaian logika serta keterkaitan dengan objek bahasan dalam pemberitaan.

Rangkaian fakta yang benar, tanpa urutan logika dan keterkaitan, maka hanya akan menjadi rentetan kebenaran tanpa akurasi, serta cenderung membodohi pembaca.

Para ahli dan pemikir hukum, sudah berupaya dengan cermat menelisik setiap detail dari kesalahan yang kerap dilakukan baik sengaja maupun tidak, atas sejumlah pelanggaran kode etik oleh wartawan saat menuliskan beritanya.

Berita yang ditulis dengan tendensius, cenderung mencederai sumber berita, juga elemen lain yang terkait.

Sisi inilah membuat kode etik menjadi penting karena rigid mengatur bagaimana menghindarkan wartawan dari jerat hukum. “Jangan lupa, tidak semua informasi dan peristiwa layak diberitakan.” Begitu pesan bijak agar kita paham mana yang patut dan mana yang tidak.”pungkas maryadi.(Red)