Kesadaran Wajib Pajak Sangat Penting, Peran Media Sangat di Butuhkan Untuk Membantu Menumbuhkan Kesadaran WP Tersebut

65

Kupang – Sekbernusantara – Media sebagai salah satu Sarana Penyambung lidah yang menyampaikan Informasi, memiliki peranan yang sangat penting, hal ini diungkapkan Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, saat menggelar kegiatan Media Gathering di Bondi Cafe pada Kamis 2 Juni 2022.Masih sama dengan materi yang dibahas saat kegiatan Daring beberapa waktu yang lalu yaitu mengenai

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pengungkapan harta dan pembayaran PPh Final akan segera berakhir.

Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi mengatakan bahwa dalam kegiatan bimtek kali ini unitnya bekerja sama dengan para awak media di NTT kali ini bertujuan untuk membantu menyebarkan informasi kegiatan bimtek PPS kepada nasabahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media di NTT atas dukungannya dalam menyukseskan program PPS ini. Kepada Wajib Pajak yang sudah ikut PPS, kami sangat mengapresiasi keikutsertaannya dan bagi Wajib Pajak yang merasa masih memiliki harta yang belum diungkap, silakan manfaatkan momentum ini karena batas waktunya tinggal 1 bulan lagi,” ujar Ayu.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 50an awak media baik dari cetak elektronik maupun online, termasuk dari Sekbernusantara.

Orang nomor satu di KPP Pratama Kupang ini menyampaikan bahwa pada dasarnya PPS bersifat sukarela, namun banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak lewat program ini. “Dengan ikut PPS, Wajib Pajak akan terbebas dari sanksi administratif sebesar 200 persen dan/atau tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016-2020, serta data harta yang diungkap tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP,” tutur Ayu.

Sementara itu Fungsional Penyuluh Pajak Jupiter Heidelberg Siburian menjelaskan secara komprehensif mengenai dua kebijakan dan tarif yang berlaku pada program ini. “Kebijakan pertama berlaku untuk peserta Tax Amnesty yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015. Sementara kebijakan kedua dikhususkan bagi WP orang pribadi yang memiliki harta perolehan tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020, ” jelas Jupiter.
Sementara terkait tarif, Jupiter mengungkapkan bahwa PPS menawarkan tarif PPh Final yang cukup rendah. “Tarif PPS ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif tertinggi PPh ditambah dengan sanksinya,” ujar Jupiter.
Terkait mekanisme pelaporan, Jupiter langsung memberikan contoh pengisian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) PPS yang dapat diakses secara elektronik dengan login melalui laman web https://djponline.pajak.go.id/.
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan I Wayan Agus Eka yang turut bergabung untuk memandu sesi tanya jawab menambahkan bahwa DJP telah menyampaikan Surat Imbauan PPS kepada Wajib Pajak yang hartanya belum dilaporkan berdasarkan database milik DJP dan meminta Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi terkait kebenaran data tersebut.
“Apabila data harta tersebut tidak benar, silakan dikonfirmasi ke kami dengan menyertakan bukti pendukungnya. Namun apabila data tersebut benar, Wajib Pajak dapat memilih dua opsi, apakah ingin melakukan pembetulan SPT atau ingin mengikuti PPS,” ucap Wayan.
Lebih lanjut ia menjelaskan konsekuensi atas opsi tersebut. “Opsi pertama pelaporan harta tersebut adalah melalui mekanisme pembetulan SPT dengan membayar PPh apabila penghasilan yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut belum dibayarkan pajaknya. Opsi pembetulan SPT ini tetap membuka peluang bagi DJP untuk melakukan klarifikasi maupun pengujian di kemudian hari. Opsi kedua Wajib Pajak dapat mengikuti PPS dengan melaporkan harta tersebut dan membayar PPh final. Pilihan opsi ini akan memberikan manfaat berupa tidak akan diterbitkan ketetapan pajak oleh DJP,” tambah Wayan.
Mengakhiri kegiatan, Wayan menyebutkan bahwa KPP Pratama Kupang menyediakan layanan live chat untuk membantu Wajib Pajak yang memiliki pertanyaan terkait PPS.

“Silakan menghubungi nomor layanan kami lewat no wa di 085338858246 atau mendatangi langsung kantor KPP Pratama Kupang di Jalan Palapa ” pungkas Wayan ( Arifin )

Kupang – Sekbernusantara.Com – Media sebagai salah satu Sarana Penyambung lidah yang menyampaikan Informasi, memiliki peranan yang sangat penting, hal ini diungkapkan Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, saat menggelar kegiatan Media Gathering di Bondi Cafe pada Kamis 2 Juni 2022.

Masih sama dengan materi yang dibahas saat kegiatan Daring beberapa waktu yang lalu yaitu mengenai
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pengungkapan harta dan pembayaran PPh Final akan segera berakhir.

Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi mengatakan bahwa dalam kegiatan bimtek kali ini unitnya bekerja sama dengan para awak media di NTT kali ini bertujuan untuk membantu menyebarkan informasi kegiatan bimtek PPS kepada nasabahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media di NTT atas dukungannya dalam menyukseskan program PPS ini. Kepada Wajib Pajak yang sudah ikut PPS, kami sangat mengapresiasi keikutsertaannya dan bagi Wajib Pajak yang merasa masih memiliki harta yang belum diungkap, silakan manfaatkan momentum ini karena batas waktunya tinggal 1 bulan lagi,” ujar Ayu.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 50an awak media baik dari cetak elektronik maupun online, termasuk dari Sekbernusantara.

Orang nomor satu di KPP Pratama Kupang ini menyampaikan bahwa pada dasarnya PPS bersifat sukarela, namun banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak lewat program ini. “Dengan ikut PPS, Wajib Pajak akan terbebas dari sanksi administratif sebesar 200 persen dan/atau tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016-2020, serta data harta yang diungkap tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP,” tutur Ayu.

Sementara itu Fungsional Penyuluh Pajak Jupiter Heidelberg Siburian menjelaskan secara komprehensif mengenai dua kebijakan dan tarif yang berlaku pada program ini. “Kebijakan pertama berlaku untuk peserta Tax Amnesty yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015. Sementara kebijakan kedua dikhususkan bagi WP orang pribadi yang memiliki harta perolehan tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020, ” jelas Jupiter.

Sementara terkait tarif, Jupiter mengungkapkan bahwa PPS menawarkan tarif PPh Final yang cukup rendah. “Tarif PPS ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif tertinggi PPh ditambah dengan sanksinya,” ujar Jupiter.
Terkait mekanisme pelaporan, Jupiter langsung memberikan contoh pengisian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) PPS yang dapat diakses secara elektronik dengan login melalui laman web https://djponline.pajak.go.id/.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan I Wayan Agus Eka yang turut bergabung untuk memandu sesi tanya jawab menambahkan bahwa DJP telah menyampaikan Surat Imbauan PPS kepada Wajib Pajak yang hartanya belum dilaporkan berdasarkan database milik DJP dan meminta Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi terkait kebenaran data tersebut.

“Apabila data harta tersebut tidak benar, silakan dikonfirmasi ke kami dengan menyertakan bukti pendukungnya. Namun apabila data tersebut benar, Wajib Pajak dapat memilih dua opsi, apakah ingin melakukan pembetulan SPT atau ingin mengikuti PPS,” ucap Wayan.
Lebih lanjut ia menjelaskan konsekuensi atas opsi tersebut. “Opsi pertama pelaporan harta tersebut adalah melalui mekanisme pembetulan SPT dengan membayar PPh apabila penghasilan yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut belum dibayarkan pajaknya. Opsi pembetulan SPT ini tetap membuka peluang bagi DJP untuk melakukan klarifikasi maupun pengujian di kemudian hari. Opsi kedua Wajib Pajak dapat mengikuti PPS dengan melaporkan harta tersebut dan membayar PPh final. Pilihan opsi ini akan memberikan manfaat berupa tidak akan diterbitkan ketetapan pajak oleh DJP,” tambah Wayan.
Mengakhiri kegiatan, Wayan menyebutkan bahwa KPP Pratama Kupang menyediakan layanan live chat untuk membantu Wajib Pajak yang memiliki pertanyaan terkait PPS.

“Silakan menghubungi nomor layanan kami lewat no wa di 085338858246 atau mendatangi langsung kantor KPP Pratama Kupang di Jalan Palapa ” pungkas Wayan.

( Arifin )